Secara etimologis Birokrasi berasal dari kata bureau (bahasa Perancis) dan Kratos (bahasa Yunani). Bureau adalah meja tulis dan kratos adalah pemerintahan. Secara sedehana dapat di katakana bahwa Birokrasi adalah pemerintahan dari meja ke meja atau di balik meja, atau juga orang-orang yang bekerja di belakang meja tulis di kantoe-kantor. Namun, pengertian tersebut berkembang, dalam artian politik, Birokrasi di artikan sebagai wujud dari aparat pemerintahan Negara dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan melalui serangkaian tahapan atau biro-biro yang masing-masing diberi mandat utuk menentukan kebijakan.
Konsep Birokrasi dimunculkan oleh M De Gourney. Melalui surat tertanggal 1 Juli 1764 yang ditulis Baran de Grim, merujuk pada gagasan Gourney yang mengeluh tenteng pemerintah yang melayani dirinya sendiri. De Gourney menyebutkan kecenderungan itu sebagai penyakit yang di sebutnya bureaumania. Sejak kemunculan gagasan De Gourney, istilah birokrasi di adopsi secara luas dalam kamus politik di Eropa selama abad 18. Istilah Perancis, bureaucratie ini, dengan cepat di adopsi dalam makna yang sama di Jerman dengan sebutan bureaukratie (kemudian menjadi burokratie), di Italia menjadi burocrazia dan Inggris menjadi bureaucracy. Derivasi dari istilah birokrasi juga berkembang secara luas selepas periode de Gourney ini. Muncul istilah birokrat, birokratis, birokratisme, birokratik, dan birokratisasi. Kamus Perancis, 1798, medefinisikan birokrasi sebagai kekuasaan, pengaruh dari pemimpin dan staf biro pemerintahan (government bureau. Sedangkan Kamus Jerman edisi 1813 merumuskan birokrasi sebagai kewenangan atau kekuasaan, di mana aneka departemen pemerintahan dan cabanganya dari warga Negara bagi diri mereka sendiri. Padahal istilah dasarnya adalah bureau artinya meja tulis, yang bermakna tempat pejabat bekerja.
Meski demikian, pengunaan awal sekaligus penyebarluasan istilah birokrasi justru dilakukan novelis. Balsac, salah seorang yang paling bertanggung jawab dan konsisten dalam penyebaran istilah ini lewat novelnya Les Employes (1836).
Kemudian diadopsi sebagai konsep yang serius oleh Frederic Le Play pada 1864, ketika ia membicarakan tentang birokratisme yakni tingkah laku dan sepak terjang dari pejabat professional yang merugikan warga Negara. Karenanya, Le Play – sosialis besar Perancis – harus meminta maaf atas penggunaan istilah hibrida yang diciptakan dalam novel ringan.
Tema ini (birokratisme) dielaborasi sacara terinci oleh Josef Oldszenki (1904), seorang pembela Polandia yang berutang pada pemikiran dalam esai Mohl yang banyak membicarakan tentang penyalahgunaan yang dilakukan birokrasi. Hingga 1896, birokrasi dalam Kamus Politik Perancis disebutkan berasal dari Jerman dan dipopulerkan oleh Balzac.
Konsep birokrasi ini meluas ke Inggris melalui terjemahan karya berbahasa Jerman. Karya Gorres ‘Germany And The Revolution’ (1819) diterjemahkan ke bahasa Inggris dalam dua versi yang berbeda ada 1820. Istilah bureaukratisch dihindari untuk diterjemahkan sebagai bureaucratic. Sementara pada terjemahan surat perjalanan seorang pangeran (1832) menyebutkan, birokrasi telah menggantikan tempat dari aritokrasi dan kemungkinan besar akan segera menjadi sama posisinya. Pada perkembangan selanjutnya, kamus berikutnya mulai menyebutkan istilah ini. Spencer, juga mulai menulisnya dibukunya tentang birokrasi dengan mengacu pada Perancis.
Mills dalam karyanya Principil Of Political Economy (1848), menempatkan diri sebagai penentang dari konsentrasi semua keterampilan serta pengalaman dan kekuasaan dari tindakam yang terorganisasi ditangan manajemen kepentingan luas. Ia menyebutnya dengan dominant bureaucracy yang muncul dalam masyarakat Inggris.
Mills menegaskan kecenderungan itu merupakan a main cause of the inferior capacity for politic life yang menandai karakteristik dari Negara yang over governed kala itu. Mills, dalam Considerations On Representative Government (1861) membandingkan, di luar pemerintahan perwakilan maka bentuk pemerintahan yang mewakili keterampilan politik yang tiggi adalah birokrasi. Bahkan birokrasi berjalan dengan nama monarchi atau aristokrasi sekali pun. Disini Mills menggambarkan esensi birokrasi sebagai pemerintah yang dikendalikan oleh mereka yang professional (governors by profession).
Konsep Birokrasi Weber yang dianut pemerintahan (government) banyak memperlihatkan cara-cara pejabat pemerintahan dalam fungsi atau peran yang sentral dari penyelesaian urusan masyarakat. Rakyat sangat tergantung pada pejabat ini, bukannya pejabat yang tergantung pada rakyat. Pelayanan kepada rakya bukan diletakkan pada pertimbangan utama melainkan pada pertimbangan ke sekian.
Salah satu perubahan mindset yang perlu dilakukan adalah pandangan Birokrasi terhadap kekuasaan yang cenderug menjadi birokrasi yang sacral. Kekuasaan pada birokrasi diwujudkan dalam jabatan pejabat bisa sangat menakutkan, dan hampir tidak mungkin di tembus oleh lapisan masyarakat yang sangat lemah di hadapan kekuasaan birokrasi tersebut. Perbuatan mensakralkan jabatan birokrasi, pemerintah tida bisa lagi di hindari oleh orang Indonesia. Segala urusan dari yang kecil sampai yang besar selalu membutuhkan legitimasi birokrasi pemerintah.
Rakyat memperoleh dan membutuhkan rezeki mapun pelayanan selalu berhubungan dengab pejabat, pegawai, dan pelaku-pelaku birokrasi pemerintah. Rakyat kecil sampai yang besar membutuhkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau bentuk perizinan-perizinan lainnya selalu berhadapan dengan pejabat-pejabat birokrasi (birokrat). Mereka yang menjabat ini menyandang kekuasaan yang tidak dipunyai rakyat. Rakyat membutuhkan pelayanan, pejabat mempunyai kekuasaan untuk mendistribusikan pelayanan tersebut.
Birokrasi Weberian juga menyinggung kekuasaan itu ada pada setiap hierarki jabatan pejabat, semakin tinggi hierarki jabatan tersebut semakin besar kekuasaannya, dan semakin rendah hierarkinya semakin tidak berdaya. Hirearki paling bawah adalah masyarakat. Rakyat yang mestinya memperoleh pelayanan dari birokrat pemerintah tidak didapatkan, karena konstelasi kekuasaan seperti itu maka situasinya di balik, rakyat melayani birokrat.
Birokrat pemerintah mendominasi rakyat sehinggan terbentang hubungan yang tidak imbang antara birokrat pemerintah yang berkuasa dengan rakyat yang di kuasai. Konstelasi seperti ini yang membuat birokrasi tidak memiliki akuntabilitas terutama pada rakyat pada umumnya.
Menurut Weber tipe ideal birokrasi yang rasional dilakukan dalam cara-cara berikut:
1. Pejabat secara rasional bebas, akan tetapi di batasi oleh jabatannya.
2. Jabatab-jabatan di susun dalam tingkatan hierarki dari atas kebawah dan kesamping.
3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki spesifik berbeda satu dengan yang lainnya.
4. Setiap pejabat memilikin kontrak jabatan yang harus dijalankan.
5. Setiap pejabat diseleksi sesuai atas dasar kualifikasi profesionalitasnya.
6. Terdapat struktur perkembangan karier yang jelas.
Sedangkan system pemerintahan yang demokrasi menjadi ancaman bagi kinerja birokrasi atau para pejabah pemerintah, karena dalam Negara yang demokrasi terdapat proses yang legilasi yang di dalamnya terdapat kepentingan politik. Sedangkan dalam birokrasi di jelaskan Negara atau institusi itu harus hampa politik. Dalam Negara demokrasi pemerintah sebagai pengawas atau pengontrol suatu institusi, sedangkan dalam birokrasi pemerintah tersebut harus mengawasi atau mengontrol dirinya sendiri.
Dalam Negara demokrasi pemerintah atau legislatif atau DPR hanya sebagai badan pengesahan bukannya pembuat kebijakan sedangkan birokrat atau pejabat yang merupakan sumber ide pembuatan kebijakan tidak dapat mengesahkan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah atau legislatif atau DPR. Demokrasi dan birokrasi keduanya berbeda tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Kehadiran demokrasi dalam birokrasi dalam pemerintahan tidak bisa di hindari. Oleh sebab itu perlu diikuti dengan kelembagaan politik dalam birokrasi. Dalam birokrasi tidak mungkin hanya di dominasi oleh para birokrat tanpa memberikan kesempatan hadirnya institusi politik. Dalam birokrasi akan di jumpai hadirnya jabatan-jabatan birokrasi karier dan jabatan-jabatan politik,
Di pemerintahan lokal atau daerah daerah dapat pula di bentuk jabatan-jabatan politik dan birokrasi. Keduanya harus jelas perbedaan wewenang, tanggung jawab, tugas pokok dan fungsinya. Oleh sebabnya itu sebelumnya perliu di perjelas proses penentuan perbedaan antara kedua jabatan tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar